Review Jurnal

 

PENGAWASAN BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI) TERHADAP PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TINDAKAN MENYALAHGUNAKAN DANA NASABAH

MARTINA RATNA PARAMITHA SARI

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

  1. Sejarah BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. BAPPEBTI secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001

 

  1. Ketentuan terkait dengan pengawasan oleh BAPPEBTI

Pengawasan yang harus dilakukan oleh BAPPEBTI ini sendiri tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI” Makna dari “pengaturan” dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan kepada BAPPEBTI. Kegiatan pengawasan itu dapat pula dilakukan secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

 

C. Pelaksanaan pengawasan oleh BAPPEBTI

 

C.1 Kasus terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah

Dalam transaksi di industri Perdagangan berjangka komoditi terdapat dua system transaksi yaitu, sistem transaksi perdagangan bilateral dan juga sistem transaksi perdagangan multilateral. Transaksi multilateral merupakan sistem perdagangan yang memfasilitasi pertukaran instrumen keuangan antara beberapa pihak (many to many) transaksi ini berupa transaksi di pasar bursa. Sedangkan sistem transaksi bilateral merupakan sistem perdagangan antara dua pihak yang memiliki resiko tinggi dan transaksi ini merupakan Sistem Perdagangan Alternatif. Berikut dua perusahaan pialang yang diduga melakukan penyalahgunaan dana nasabah di rekening terpisah, yaitu PT. ABC Futures dan PT. XYZ Futures, nama perusahaan disamarkan terkait dengan kode etik dan nama baik perusahaan. Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain didorong oleh kenyataan bahwa transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral atau yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) selama beberapa tahun

terakhir ini sangat mendominasi transaksi Kontrak Berjangka di Bursa.

 

C.2 Bentuk Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI

Pengawasan dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut diantaranya :

1. Pengawasan Preventif9

Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantaranya :

a) Pelatihan Teknis

b) Kepatuhan Keuangan

c) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan

d) Audit Pelaku Usaha

e) Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha

f) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka

 

2. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara pereventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan Standard Operating Procedure. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta undercover atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.

C.3 Hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan

Di dalam melakukan sebuah pengawasan tidak terlepas dari hambatan. BAPPEBTI sendiri di dalam melakukan pengawasan menemui hambatan-hambatan tersebut, baik berupa hambatan yuridis maupun hambatan non yuridis. Kegiatan pengawasan merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan salah satu tindakan yang harus dilaksanakan dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang telah ada. BAPPEBTI melakukan pengawasan pun tidak selancar seperti apa yang diharapkan agar mencapai penegakan hukum yang optimal. Seringakali hambatan-hambatan dihadapi oleh BAPPEBTI selaku badan pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Menurut penulis, hambatan yang dihadapi BAPPEBTI, diantaranya :

a. Kurang tahunya masyarakat mengenai kegiatan perdagangan berjangka komoditi

dan badan pengawas kegiatan perdagangan komoditi yaitu BAPPEBTI.

b. Adanya benturan kewenangan di dalam melakukan penyidikan yang dilakukan

oleh kepolisian dengan BAPPEBTI. Ketika sebuah perkara telah ditangani dan

telah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, BAPPEBTI tidak berhak lagi

melakukan tindakan awal. Tindakan yang dapat dilakukan oleh BAPPEBTI

hanyalah tindakan lanjutan dari penyidikan.

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di dalam tim penyidik, pemeriksa, dan

d. Adanya tenaga marketing dan pialang yang kurang jeli di dalam melihat latar

belakang calon nasabah ketika menjaring para calon nasabah.

e. Kurangnya pengetahuan para tenaga marketing perusahaan pialang terhadap

kegiatan perdagangan berjangka komoditi sehingga penyampaian informasi

terhadap calon nasabah tidak lengkap dan tidak jelas.

C.4 Solusi untuk mengurangi / menghilangkan hambatan tersebut.

Di dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan terhadap pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah, beberapa upaya telah dilakukan. Upaya yang dilakukan BAPPEBTI adalah mencoba mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar tersebut melalui ancaman pencabutan, pembekuan, penyidikan. Selain itu mengusahakan meminta pada biro kepegawaian untuk mengalokasi Sumber Daya Manusia dan memberdayakan penyidik khusus hanya berada di biro hukum. Kedua, BAPPEBTI melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada masyarakat yang kurang mengetahuinya. Dalam rangka perlindungan terhadap dana nasabah, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997, BAPPEBTI melakukan sebuah upaya yaitu adanya kewajiban bagi pialang berjangka untuk melakukan pemisahan rekening. Pemisahan rekening ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana nasabah yang seringkali terjadi meskipun hingga tahun 2011 masih terjadi tindakan menyalahgunakan dana nasabah. Dari adanya pemisahan rekening perusahaan pialang berjangka tersebut, diharapkan akan mengurangi resiko yang lebih besar atas adanya penyalahgunaan dana nasabah dibandingkan apabila tidak ada rekening terpisah (segregated account).